.jpg)
 |
| Anggota DPRD dan Mahasiswa |
Kampus, Red Line News -- Aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Parepare menyerukan aksi demonstrasi yang digelar di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dengan membawa tujuh tuntutan utama terkait penegakan konstitusi, kemandirian ekonomi nasional, kesejahteraan guru, hingga reformasi sektor pemerintahan dan supremasi sipil, Senin (22/07).
Koordinator Lapangan (Korlap), Muh. Dirgantara, mengatakan bahwa aksi tersebut mengangkat berbagai isu nasional dan persoalan yang dinilai meresahkan masyarakat, baik di desa maupun di perkotaan. “Beberapa isu yang kami angkat merupakan persoalan nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kami menilai ada sejumlah program pemerintah yang belum sepenuhnya memprioritaskan kepentingan rakyat, bahkan sebagian dianggap menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Karena itu, kami meminta pemerintah lebih serius menghadirkan kebijakan yang benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat,” ujarnya.
Dirgantara menegaskan, apabila tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut tidak mendapat respons dari pemerintah maupun DPRD Kota Parepare, pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan. “Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami akan mengadakan aksi jilid II untuk kembali menagih komitmen pemerintah dan DPRD terhadap aspirasi yang kami sampaikan hari ini,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa IAIN Parepare, Kurniawan, menjelaskan bahwa aksi tersebut juga menyoroti sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan demokrasi, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Demokrasi mengajarkan bahwa masyarakat memiliki kedaulatan penuh atas hak suaranya. Kami juga menyoroti pentingnya pembatasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di ranah sipil, penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia, serta evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional (BGN),” jelasnya.
Salah seorang peserta aksi, Muh Aqram, menilai isu evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian utama karena dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat. “Dari berbagai isu yang kami angkat, dua hal tersebut menjadi yang paling banyak mendapat sorotan. Program-program yang tidak berjalan dengan jelas berpotensi merugikan masyarakat dan membuka ruang terjadinya penyimpangan,” pungkasnya.
Aqram juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Indonesia Emas 2045 membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Namun hingga saat ini masih banyak guru honorer yang menerima gaji rendah dan belum memperoleh kesejahteraan yang layak. Selain itu, kebijakan pemerintah harus disertai komunikasi yang jelas agar aspirasi masyarakat benar-benar dapat terakomodasi,” katanya.
Reporter : AMS/EHQ
Redaktur: NAZ
Web & IT: Amel
