LIKE OUR FANSPAGE

Cari

Twitter

IKLAN

Dinilai Tidak Jelas, Mahasiswa Tuntut Transparansi SSBOPT

 

Bincang SSBOPT Yang Kesekian Kalinya.


Kampus, Red Line News--- Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare) melakukan Aksi Kamisan dengan membawa tuntutan transparansi SSBOPT (Satuan Standar Operasional Pendidikan Tinggi) bertempat di gedung Rektorat IAIN Parepare, (18/08).

Aksi Kamisan ini merupakan aksi ke-3 yang dilakukan setelah aksi ke-2 yang tidak mendapat jawaban dari pihak kampus IAIN Parepare. SSBOPT yang dianggap tidak transparan dalam penyusunan serta penerapannya. 

Ketua DEMA IAIN Parepare, Muhammad Zaldy Febry dalam tuntutannya menyampaikan tuntutan yang dibawakan searah denga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. "Dasar penetapan KMA (Keputusan Menteri Agama)  berdasar pada PMA nomor 7 tahun 2018 namun nampaknya item komponen dalam perhitungan UKT itu tidak pernah dihitung dari 2013 sampai tahun 2014. Tidak mungkin pihak PTKIN dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan KMA tanpa adanya pengusulan item komponen biaya," ucapnya.

Lebih lanjut Zaldy menegaskan kampus belum mampu memperlihatkan SSBOPT yang ada di IAIN Parepare. "Menjadi indikasi ketika kampus mampu memperlihatkan SSBOPT itu sendiri, sesuai dengan KMA nomor 7 tahun 2018 sistem Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri menyusun SSBOPT untuk ditetapkan sebagai bahan komponen dasar pembiayaan UKT," tegasnya. 

Ia juga mengungkapkan ketidaksesuaian perhitungan SSBOPT. "UKT ditetapkan sesuai kemampuan mahasiswa dan masyarakat, pelanggaran terberat adalah tidak terhitungnya SSBOPT di IAIN Parepare, hitungan bulat terjadi dalam UKT KMA 244 namun hitungan bulat ini tidak menemukan yang pasti" ungkap Zaldy. 

Menanggapi hal tersebut Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Firman mengungkapkan dirinya kurang paham mengenai SSBOPT yang diterapkan saat ini. "SSBOPT sudah saya cari-cari juga, saya tidak tau kemana. Kalau mau tau nanti bisa ikut di rapat penyusunan bersama panitia," tutur Warek II.

Rep : STS

Red : AS

Opini: Jawaban Kenaikan UKT IAIN Parepare Chapter III : Apa yang saat ini disembunyikan oleh Kampus?

Muhammad Zaldy Febry (Presiden Mahasiswa IAIN Parepare)

Penulis: Muhammad Zaldy Febry 

Opini---“Sekalipun kau lenyapkan kebenaran takkan mati”.

Para pembaca pastinya sangat mengenali lirik lagu tersebut khususnya bagi para Aktivis dan roda penggerak dari mitra kritis penentu kebijakan kampus, lirik tersebut merupakan potongan lagu dari Fajar Merah yang berjudul “Kebenaran Akan Terus Hidup”. Kita tidak akan membedah apa makna dan arti dari potongan lagu tersebut karena bukan kapasitas dan kapabilitas penulis untuk membedah lagu ini, namun  sepenggal lirik tersebut akan menemani chapter ke-3 kali ini mengenai pembahasan Misteri Penerapan UKT dan Problema SSBOPT di IAIN Parepare dengan sebuah pertanyaan lanjutan dari chapter sebelumnya “Apa yang saat ini disembunyikan oleh kampus?”

Pemenuhan bahan literasi serta landasan regulasi merupakan hal yang sangat di utamakan dalam sebuah proses penulisan opini, namun bukan hal itu saja yang menjadi sebuah keutamaan dalam proses tersebut, tahapan validasi serta pengecekan referensi literasi yang telah di baca oleh penulis sangat diutamakan untuk melihat kebenaran dari pemahaman penulis beserta 2 chapter tulisan sebelumnya, sebab banyak dari berbagai kalangan meragukan pemahaman dari penulis sehingga memunculkan keraguan atas kredibilitas penulis serta informasi yang disajikan.

Maka dari itu, dalam tulisan kali ini penulis akan menjelaskan hasil dari validasi data dan regulasi yang telah dijabarkan pada tulisan sebelumnya. Mari kita mulai pembahasan ini dengan merujuk pada setiap informasi yang dinilai masih diragukan kebenaranya yang ada di dalam 2 tulisan sebelunya yakni “Apakah betul pihak PTKIN yang mengusulkan UKT?” dan "Apakah betul dasar dari rumusan UKT adalah SSBOPT?” serta beberapa infromasi yang masih dirasa keabsahan infromasi tersebut masih simpang siur.

Dalam sebuah kesempatan penulis memberanikan diri untuk menghubungi pihak pusat dalam hal ini Kementrian Agama RI untuk memverifikasi kebenaran atas data yang telah dikaji. Adapun isi dari dialog singkat antara penulis dengan pihak Kementrian Agama RI yang dilakukan pada kesempatan lalu melalui media Whatsapp (14/7/2022).

Penulis : Assalamualaikum Wr. Wb Mohon izin pak saya Muhammad Zaldy Febry, Ketua DEMA-I IAIN Parepare, Minta izin untuk komunikasi.

Kemenag RI : Iya. Silahkan terkait apa?

Penulis : Ini pak terkait SSBOPT pada PTKIN saya ingin konsultasi.

Kemenag RI : Silahkan dibaca aturan SSBOPT ”PMA No.7 Tahun 2018"

Penulis : Iya siap pak, kalau ini saya sudah baca, bersamaan dengan UU No. 12 Tahun 2012 ini ada beberapa hal yang perlu kiranya saya pertanyakan secara langsung ke Bapak yakni mengenai Rekomendasi Penetapan UKT yang termuat dalam KMA 244 apakah berdasarkan pengusulan kampus pada PTKIN? dan berdasar pada hasil perhitungan SSBOPT pada kampus itu sendiri pak.

Kemenag RI :Iya berdasarkan usulan dari PTKIN, iya yang menghitung SSBOPT juga PTKIN, Menteri hanya memutuskan dimuat dalam 1 KMA.

Jika pembaca mengikuti aksi demonstrasi yang telah dilakukan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, maka pembaca hanya akan menemukan satu jawaban saja dari pihak kampus yakni “kami hanya mengikuti Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) PTKIN yang dikeluarkan oleh pihak Kementrian Agama RI” berdasarkan alibi tersebut telah mengisyaratkan bahwa pihak kampus seakan-akan hanya mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI melalui KMA tersebut.

Penjelasan tersebut pulalah yang menjadi jawaban dari informasi yang selama ini telah ditutupi oleh pihak kampus sehingga fokus pengkajian dan tuntutan mengalami distraksi. “Sekalipun kau lenyapkan kebenaran takkan mati”. Dialog selanjutnya akan lebih menarik.

Penulis : Pengusulan SSBOPT dari PTKIN ke-Kementrian dilakukan setiap tahun pak?

Kemenag RI : Iya melalui forum Warek II PTKIN

Penulis : Pertemuan di bulan 6 kemarin yah pak?

Kemenag RI : Iya kalau tidak salah kemarin awal tahun juga ada pertemuan forum Warek II

Penulis : Kalau misalnya PTKIN tidak menghitung sesuai dengan perhitungan SSBOPT dan merujuk pada PMA, atau bahkan tidak mempunyai SSBOPT itu gimana pak?

Kemenag RI : Ya berarti melanggar PMA dan Juknis itu. Harusnya dihitung. Di juknis sudah ada rumus SSBOPT.

Pada dialog tersebut telah menjelaskan ke absahan dari tulisan kedua yang telah ditulis oleh penulis bahwa cukup mustahil rasanya jika pihak kampus tidak mengetahui persoalan SSBOPT atau tidak memiliki SSBOPT sedangkan dalam PMA No.7 Tahun 2018 pada pasal 8 menjelaskan bahwa kelompok paling tinggi sama dengan SSBOPT sedangkan dalam kelompok tertinggi UKT kelompok 5 IAIN Parepare telah dijabarkan dalam KMA No.244. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin Keputusan Menteri Agama dapat keluar jika tanpa pengusulan dari kampus itu sendiri, Apa yang saat ini disembunyikan oleh kampus?

Pihak PTKIN memiliki beberapa sumber anggaran salah satunya dikenal dengan istilah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada kesempatan sebelumnya saat DEMA I IAIN Parepare melakukan Audience dengan Wakil Rektor II Periode sebelumnya yakni Dr. H. Sudirman L., M.H. menyampaikan bahwa “Target PNBP ditahun ini adalah 20 Miliar” hal ini pula pernah di sampaikan pada tahun 2021 sebelumnya saat aksi demonstrasi yang saat itu di sampaikan oleh Rektor sebelumnya yaitu bapak Prof. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  bahwa capaian PNBP bergantung pada pembayaran UKT sedangkan SSBOPT yang menjadi komponen penyusunan UKT tidak pernah di perlihatkan, lalu target apa yang sebenarnya sangat ingin dan selalu dijadikan sebagai alasan kampus pada saat mahasiswa ingin melakukan banding atau pengajuan kebijakan keringanan UKT? konsepsi yang telah dijelaskan oleh penulis  pada paragraf ini secara ajaib ternyata bukan hanya menjadi masalah di IAIN Parepare saja, namun di beberapa PTKIN alibi yang selalu saja dikeluarkan oleh kampus adalah kekhawatiran tidak tercapainya target PNBP.

Pengajuan dan permintaan data SSBOPT kepada pihak kampus telah berkali-kali dilakukan sebelum Aksi Kamisan, dalam sebuah kesempatan pihak kampus bersama DEMA-I dan SEMA-I melakukan rapat (27/7/2022) untuk menyamakan persepsi terkait UKT. Pada awal pembahasan di pertemuan tersebut DEMA-I dan SEMA-I disajikan mengenai pendapatan PNBP dari setiap angkatan mahasiswa IAIN Parepare yang tentu saja bukan itu tujuan dari diadakannya rapat tersebut akan tetapi meminta SSBOPT, bukannya membahas soal SSBOPT pihak kampus justru membahas terkait bagaimana mempertahankan serta meningkatkan PNBP kampus yang secara tidak langsung ingin menyerap lebih banyak lagi dan memperbesar UKT yang dimana setiap tahunnya UKT terus dinaikkan. Sepertinya inilah jawaban atas pertanyaan yang selama ini di tanyakan oleh mahasiswa yakni “Kenapa selalu naik UKT setiap tahun?” sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pihak kampus memang sejatinya tidak mempunyai SSBOPT dengan terus berlari mengejar PNBP yang lebih banyak lagi, sehingga Regulasi PMA No.7 Tahun 2018 di injak begitu saja.

Tidak berhenti disitu saja, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen 1945 menganut sebuah prinsip Check and Balance adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara. Pihak yang harusnya dapat mempersoalkan hal ini adalah Kementrian agama RI yang merupakan pemegang kekuasaan dan pengontrol PMA No.7 Tahun 2018, apakah manuver yang tengah dilakukan saat ini adalah sebuah hal yang tabu disetiap PTKIN yang dianggap biasa saja atau sudah menjadi rahasia umum dilingkup petinggi PTKIN.

Beberapa hari belakangan ini para pembaca dan pengamat yang selama ini menyaksikan sekumpulan mahasiswa disetiap hari kamisnya berdiri di depan Rektorat IAIN Parepare, maju menyuarakan kebenaran dengan berani memasang badan dengan tingkat kerumitan isu yang bukan hanya menyoal IAIN Parepare saja tetapi berbagai elemen dan stakeholder dalam keterlibatan penyusunan UKT, sejujurnya masih banyak yang akan dituangkan oleh penulis dalam tulisan ini namun menyikapi respon saat ini yang tengah mempertanyakan gerakan apa yang sebetulnya dilakukan oleh pihak DEMA-I dan SEMA-I?. Pada chapter berikutnya penulis akan membahas alasan mengapa DEMA I dan SEMA I mengambil langkah gerakan Aksi Kamisan, mengapa bukan sebuah aksi besar besaran yang harusnya jika melihat isu yang di angkat adalah isu yang sangat besar. Sebuah apresiasi teriring ucapan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sampai saat ini masih konsiten dan berkomitmen memperjuangkan kebenaran, Panjang umur perjuangan untukmu Mahasiswa.

Tulisan opini yang dipublikasikan di media online ini menjadi tanggung jawab penulis secara pribadi.

LPM Red Line tidak bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul atas tulisan yang dipublikasikan.

Opini : Misteri Penerapan UKT dan Problema SSBOPT di IAIN Parepare Chapter II: Petak Umpet



Muhammad Zaldy Febry | Presiden Mahasiswa IAIN Parepare

Penulis : Muhammad Zaldy Febry

Opini--- Pelantikan Rektor IAIN Parepare tahun 2022-2026 dilakukan Rabu 27 April 2022 dilantik langsung oleh Menteri Agama RI, H. Yaqut Cholil Qaumas bertempat di Kantor Kementerian Agama RI.

Terpilihnya Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare tentu banyak yang menaruh harapan untuk IAIN Parepare saat ini. Disamping itu, ada banyak permasalahan yang harusnya dilirik oleh Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor terpilih. Persoalan mengenai UKT yang sampai saat ini masih menuai banyak pertanyaan, mengingat DEMA-I IAIN Parepare saat ini telah bergerak dan mencari kebenaran dibalik sistem penetapan UKT.

Namun sebelum itu mari kita lebih banyak mengenal kejanggalan penerapan kebijakan sistem UKT saat ini yang tengah diterapkan oleh Kampus IAIN Parepare, pada tulisan sebelumnya penulis telah menjelaskan secara singkat apa yang menjadi pokok permasalahan UKT yang berdasar pada penerapan dan penyusunan SSBOPT.

Aksi yang telah dilakukan oleh DEMA-I IAIN Parepare dengan mengangkat isu "Transparansi SSBOPT" tidak menemui titik terang berdasarkan pernyataan Wakil Rektor II, “kami telah mencari SSBOPT ini namun tidak kami temukan, kami sedang berkoordinasi dengan mantan Wakil Rektor II namun tidak ada jawaban pasti soal SSBOPT” penjelasan yang disampaikan pun menghadirkan pertanyaan yang lebih misterius lagi.
1. Siapa yang memegang SSBOPT saat ini
2. Apa yang saat ini disembunyikan oleh Kampus?
3. Mengapa SSBOPT ini tidak dapat diperlihatkan saat ini juga?
4. Bagaiaman penentuan UKT selama ini jika tidak berdasar pada SSBOPT? 
5. Kenapa kampus seperti baru mendengar SSBOPT ini?

Pertanyaan-pertanyaan yang hadir diatas adalah pertanyaan lanjutan dari jawaban bias yang telah di sampaikan oleh pihak kampus terhadap rumitnya proses transparansi serta kejelasan SSBOPT. Mari kita lebih jauh menganalisa hal ini, namun sebelum ini penulis akan menjelaskan bahwa tulisan kali ini akan sedikit lebih berat dan perlu pemikiran yang dalam untuk memahami hal ini untuk menyederhanakan pembahasan ini akan terbagi dalam beberapa Chapter .

1. Siapa yang memegang SSBOPT saat ini?

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare orang yang paling tepat secara tugas dan tanggung jawab fungsional yang tahu menahu perihal UKT dan SSBOPT adalah Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yakni Dr. Firman, M.Pd. namun sebelum itu penulis akan sedikit menjelaskan proses sehingga lahirnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada setiap perguruan tinggi terkhususnya IAIN Parepare dapat ditetapkan dan termuat dalam KMA tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Jika kita ingin mengetahui awal mula siapa sebenanrnya yang memegang dan terlibat dalam penyusunan ini yakni Program Studi atau lebih tepatnya Ketua Prodi sebab SSBOPT bermula pada penyusunan BL dan BTL.
Penentuan SSBOPT bermula dari penyusunan BL dan BLT oleh Program Studi atau lebih tepatnya Ketua Prodi. Hal ini disusun dan dihitung oleh pihak Program Studi yang berisi komponen pembiayaan kebutuhan untuk menyelenggarakan program studi dalam satu tahun.

Selanjutnya setelah dihitung dan dirumuskan dalam BL dan BTL maka pihak Program Studi akan membawa hasil ini pada pihak Fakultas dalam hal ini Dekan Fakultas untuk dilakukan tahapan review dan penyederhanaan pembiayaan agar terciptanya tujuan dari Pendidikan Tinggi yakni ketercapaian penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ideal, setelah melalui penyusunan serta perhitungan yang baik maka pihak Fakultas akan merumuskan BL dan BTL dalam satu pengusulan yang disebut dengan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) kepada Wakil Rektor II.

Setelah semua BOPT dari tiap Fakultas telah terkumpul maka pihak perguran tinggi akan melakukan pengusulan lanjutan yang disebut dengan SSBOPT yang akan dikirim ke Kementrian Agama agar nantinya dapat melahirkan UKT yang akan tertuang dalam KMA Tentang “Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri” 

Tidak berhenti sampai disitu saja, pengusulan ini akan dibawa dan dibahas dalam Forum Wakil Rektor II PTKIN se-Indonesia dan akan di putuskan dalam forum tersebut, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa mustahil rasanya pihak Kampus tidak tahu menahu soal SSBOPT ini sedangkan secara prosedural dari awal pembuatan sampai pada proses penetapan kampus terlibat dalam penentuan UKT ini.

Mari kita semua menarik nafas sejenak memahami dan meresapi jawaban yang disampaikan oleh pihak kampus, Wakil Rektor II telah menyampaikan bahwa “…Kami sedang berkoordinasi dengan mantan Wakil Rektor II namun tidak ada jawaban pasti soal SSBOPT” jawaban ini malah membawa kami kepada pencarian yang lebih mendalam.

Perlu pembaca ketahui bahwa penyusunan UKT untuk KMA 244 adalah hasil pengusulan yang diusulkan oleh Wakil Rektor II yang menjabat sebelum ini yakni  Dr.H. Sudirman L., M.H. Apakah pencarian selama ini yang kita cari adalah menambah indikasi orang lain ataukah kali ini adalah ajang saling melempar tanggung jawab antara pejabat lama dan baru? Allahualam bissawat. Lucu juga rasanya melihat ini bagaikan permainan petak umpet entah siapa yang mencari dan siapa yang berjaga, rasa-rasanya yang berjagalah nampaknya mencari.

Dalam setiap tulisan yang ditulis oleh penulis adalah berdasarkan hasil pengkajian panjang dan diskusi alot bersama pegiat aksi serta pendalaman data yang semua hasilnya pastilah melahirkan sebuah penjelasan lebih Akademis namun sayangnya pihak kampus tidak mampu menjelaskan secara akademis tentang “Siapa yang memegang SSBOPT saat ini” penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh penulis pada Chapter selanjutnya dan terimakasih atas perhatian dan kepedulian para pembaca dalam mengikuti perkembangan isu ini.

Tulisan opini yang dipublikasikan di media online ini menjadi tanggung jawab penulis secara pribadi.
LPM Red Line tidak bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul atas tulisan yang dipublikasikan.

Mengenang Jejak Pahlawan, Menwa Gelar Sabara-NT Se-Sulsel

 


Kampus, Red Line News-- Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) Satuan 709 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melaksanakan Pembukaan Seminar Bela Negara Napak Tilas (SABARA-NT) dengan tema "Menyulam Jarak Tumbuh Bersama Dalam Semangat Juang Sebagai Wujud Cinta Tanah Air" bertempat di Auditorium IAIN Parepare, (05/08).

Kegiatan Sabara-NT akan berlangsung 05 hingga 07 Agustus 2022 mendatang. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah peserta dari beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan serta SMA/Sederajat Se-Kota Parepare. 

Menteri Dalam Kampus DEMA-I, Muhammad Fajar mengungkapkan kegiatan Sabara-NT bukan sekedar kegiatan seminar tetapi tindak lanjut setelah mengikuti seminar. "Tidak sebatas seminar saja, tetapi yang ingin dilihat adalah setelah mengikuti seminar, bagaimna metode membela negara yang baik dan benar bukan lagi memerangi satu sama lain, namun menyatukan perbedaan sehingga tidak terjadi perpecahan," ungkapnya.

Komandan Resimen Mahasiswa Satuan 709, Muhammad Gufran Syamsuddin menjelaskan kegiatan Sabara-NT merupakan kegiatan tahunan yang digelar se-Sulawesi Selatan dengan agenda kegiatan seminar dan napak tilas. "Napak tilas ini adalah aktivitasnya berjalan kaki berkilo-kilo meter guna untuk mengenang jejak pahlawan indonesia," jelasnya.

"Poin sasarannya pada kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan memotivasi satuan-satuan untuk berkegiatan," tambah Komandan Resimen Mahasiswa satuan 709.

Susilawati Selaku Dewan senior berharap agar kegiatan ini tidak keluar dari tujuan awalnya. "Semoga kegiatan Sabara-NT ini tidak keluar dari tujuan awal kita bersama yaitu menjalin silaturahim, siapapun pemenangnya yang membawa pulang piala bergilirnya mari kita bersama-sama menjaga Sportivitas kegiatan ini," harapnya.


Reporter : UMR

Redaktur : ASM

Opini: Misteri Penerapan UKT dan Problema SSBOPT di IAIN PAREPARE

Penulis: Muhammad Zaldy Febry

Presiden Mahasiswa IAIN Parepare


OPINI--- Salah satu tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun nampaknya kata  “mencerdaksan” bukanlah sebuah prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Parepare hal ini terlihat dalam aspek prioritas pembangunan yang harusnya di prioritaskan dalam  pengoptimalan sistem pendidikan, akreditasi serta pengembangan sumber daya tenaga pendidik dan mahasiswa yang ada di IAIN Parepare.

Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima “pembayaran” yang disebut dengan UKT ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Tulisan ini ditulis oleh penulis atas dasar keresahan serta mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat. Makna berkeadilan ini nampaknya belum bisa dirasakan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia khususnya IAIN Parepare terlihat dalam pengajuan serta survei yang dibagikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa institut (DEMA-I) IAIN Parepare tercatat ada 308 calon mahasiswa baru yang mengajukan keberatan terhadap penentapan UKT yang dirasa tidak adil dan memberatkan, insya allah tulisan ini akan dibuat semudah mungkin untuk di pahami dan dimengerti oleh keseluruhan pembaca.

Uang kuliah tunggal mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru Program Sarjana tahun akademik 2013/2014 di seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, termasuk di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mulai menerapkan uang kuliah tunggal pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 96 tahun 2013. Namun penetapan UKT yang tercantum di dalam KMA No 211 Tahun 2018 berbanding terbalik dengan penerapan uang kuliah tunggal yang harus dikelompokkan menjadi 3 kelompok namun keseluruhan mahasiswa angkatan 2018 masuk dalam  kelompok 3.

Penjelasan diatas hanyalah 1 dari banyaknya misteri penerapan UKT di IAIN Parepare, namun misteri ini tidak berhenti disitu saja  untuk membahas ini mari kita melihat lebih jauh lagi pada  penjelasan selanjutnya.

Setelah terbitnya KMA 244 Tahun 2022 tentang penetapan UKT pada PTKIN menemui keganjalan yakni pada setiap Kelompok yang di tetapkan khususnya IAIN Parepare memiliki kesegragaman pada kelompok dan program studi sedangkan dalam rumus yang telah tertuang dalam PMA NO 7 Tahun 2018 bahwa setiap program studi memiliki pembiayaan dan kebutuhan berbeda beda yang nantinya akan termuat dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung sehingga secara singkatnya UKT disetiap program studi haruslah berbeda-beda sesuai kebutuhan Mahasiswa pada program studi.

Seperti yang kita ketahui bahwa penetapan UKT IAIN Parepare mengikuti KMA yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI, setidaknya narasi itu termuat dalam salah satu jawaban yang dikatakan oleh Wakil Rektor 2 IAIN Parepare pada kesempatan wawancaranya, namun hal ini nampaknya menambah kemisteriusan baru yakni menurut Kementrian Agama RI yang tertuang dalam PMA No 7 Tahun 2018 yakni pihak PTKIN lah yang melakukan pengajuan UKT yang nantinya akan dikeluarkan KMA yang dimana di dalamnya telah termuat seluruh penetapan UKT di setiap PTKIN. Pada kesempatan ini pula pihak kampus mengusulkan SSBOPT untuk menjadi acuan dasar penetapan UKT.

Perhitungan uang kuliah tunggal di IAIN Parepare  mengacu pada PMA Nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Singkatnya SSBOPT adalah besaran biaya operasional Kampus yang akan dibayarkan oleh mahasiswa (UKT). SSBOPT ini merupakan dasar penentuan kelompok tertinggi yakni kelompok 5 jika kita melihat pada IAIN Parepare, sehingga secara sederhana SSBOPT ini merupakan batasan pada kelompok UKT, para pembaca akan merasa tercengang bahkan tidak percaya atas jawaban yang dikeluarkan oleh pihak kampus pada salah satu kesempatan saat Pihak DEMA dan SEMA I menanyakan “Apakah ada SSBOPT yang ditetapkan oleh kampus ?” dan yah jawaban yang didapatkan malah jawaban lain yang tidak menjawab sama sekali jawban kami. Apakah para pembaca sudah melihat misteri ini? Sangat disayangkan beban biaya yang telah dibayarkan oleh mahasiswa melalui hasil jerih payah orang tua Mahasiswa tidak dihitung dan tidak dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penulis teringat pada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Guevera yakni ”Jika Anda bergetar dengan geram pada setiap melihat ketidakadilan, maka anda adalah kawan saya” nampaknya pengerak ketidakadilan saat ini tengah berjalan jauh dari tujuan kata “adil” dengan mendekati sebuah gelar kehormatan dan sanjungan bahwa  betapa hebatnya mereka pada setiap penyelenggaraan yang mereka lakukan.

Masih teringat dengan jelas dentuman dan gauman Sumpah yang terlontar di setiap bibir dan gigi yang menggeram sehingga menggetarkan bangunan-bangunan kampus saat itu, sumpah sarapah mahasiswa nampaknya telah jatuh, bangun..bangun.. sekeras apapun kata itu nampaknya tidak berbuah baik , para penggerak nampaknya telah ditidurkan oleh kenyamanan dan telah terdistraksi meninggalkan sebuah janji yang membuat mereka dapat menginjakkan kaki diatas jabatan namun telah melupakan harapan dan jeritan saat mereka dihantarkan pada setiap suara dan pilihan saat itu , semoga “amanah”nya selalu dilindungi oleh tuhan.

“Jika ada 1000 orang yang memperjuangkan keadilan maka yakinkan dan pastikan itu adalah Aku satu diiantaranya” setidaknya kata itu yang sampai saat ini masih di pegang oleh penulis, jika itikad baik dan perjuangan tidak berbuah baik biar tuhan yang membimbingnya.

Tulisan opini yang dipublikasikan di media online ini menjadi tanggung jawab penulis secara pribadi.

LPM Red Line tidak bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul atas tulisan yang dipublikasikan.

 
Copyright © 2015 LPM REDLINE. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating LPM RED LINE