Dianggap Mempersulit Masyarakat, Ratusan Massa Gelar Demonstrasi Tuntut Pihak PLN Unit Bakaru

Pinrang, Red Line News--Forum Mahasiswa Bakaru (FOMBAR) bersama dengan Aliansi Mayarakat Desa Bakaru menggelar demonstrasi di Kantor PT PLN Persero Unit Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, (24/07).

Massa Aksi menuntut keadilan kepada pihak PT PLN Unit Bakaru yang dianggap semakin hari kebijakan yang dikeluarkan semakin mempersulit masyarakat di Desa Bakaru.

Adapun tuntutan yang dilayangkan sebagai berikut :

1. Jalankan dan distribusikan anggaran program CSR yang menjadi tanggungjawab 

perusahaan.

2. Perbaiki akses jalan inspeksi sekaligus jalur kendaran menuju pemukiman warga di desa Bakaru.

3. Berikan jalan alternative bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki sebelum akses jalan inspeksi diperbaiki.

4. Perbaiki lampu jalan sepanjang wilayah desa Bakaru.

5. Pekerjakan kembali tiga pekerja yang telah di PHK tanpa alasan logis yaitu saudara Rabudding, Ansar dan Ardi.

6. Hadirkan pimpinan vendor (pihak ketiga) sebagai penanggung jawab penerimaan tenaga kerja outsourtcing.

7. Utamakan masyarakat local dalam hal penerimaan tenaga kerja.

8. Berikan insentif pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang berasal dari desa Bakaru.

9. Copot kepala PLN Unit Bakaru yang dianggap tidak bertanggung jawab dan lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Hasriandi selaku Ketua Forum Mahasiswa Bakaru mengungkapkan bahwa massa aksi telah sepakat untuk kembali melakukan aksi jilid 2 pada hari rabu tanggal 29 juli 2020. "Kami akan menuntut tentang penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) dan pihak PT PLN Unit Bakaru harus menghadirkan seluruh pihak terkait yang dianggap mampu mengambil keputusan seperti Manajer UPDK Bakaru sektor Parepare dan pihak ke 3 (VENDOR) dalam hal ini kordinator KCA dan SINDI," ungkapnya.

Hasriandi berharap agar seluruh poin dalam tuntutan tersebut segera direalisasikan oleh pihak PT PLN Unit Bakaru.

"Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sangat kami harapkan serta kami bisa hidup berdampingan secara damai dengan pihak PLN, yang paling utama adalah pihak PLN sanggup untuk mengakomodir hal-hal dan kebetuhan masyarakat," tutupnya.

Redaktur : UKM