 |
| Penulis: Ahmad Riecardy Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah |
OPINI-- Virus dalam dunia biologi dimaknai sebagai racun. Virus sebagai racun ternyata di Indonesia tidak hanya bertransmisi dari manusia ke manusia tetapi merangkap dari manusia ke berbagai sektor potensial ekonomi rakyat seperti pedagang tradisional dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Virus sebagai parasite mikroskopik berevolusi menjadi parasite economic yang secara nyata mampu mematikan nalar produktif pelaku-pelaku usaha menengah kebawah dan berujung kepada surutnya pendapatan. Pasar tradisional, UMKM bahkan buruh merasakan dampak besar akibat pandemik Covid-19 yang mewabah akhir-akhir ini. Bagaimana nasib mereka dan darimana mereka memperoleh upah atau keuntungan seandainya aktivitas pasar dan kegiatan penjualan mereka dihentikan selama berbulan-bulan. Untuk itu perlu adanya normalisasi ekonomi sebagai solusi ditengah wabah global coronavirus disease 2019 atau Covid-19 di Indonesia.
Normalisasi ekonomi ini akan mudah terwujud apabila adanya kesadaran elemen masyarakat dan para stakeholder akan dampak sosial yang akan terjadi sebab kondisi yang tak terelakkan. Kesadaran sosial dalam ekonomi tidak hanya didasari pada faktor kebutuhan melainkan mengedepankan asas tolong menolong masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pedagang dan pedagang dengan pedagang serta dukungan kebijakan stakeholder. Memang harus kita garis bawahi bahwa kesadaran sosial-ekonomi yang mampu menjamin stabilitas ekonomi rakyat. Maka perlu adanya pemahaman literasi sejak dini dimasyarakat mengenai tindakan apa yang akan dilakukan ketika menghadapi wabah pandemik bukan hanya memborong masker diapotik.
Lahirnya stigma dari masyarakat adalah suatu hal yang wajar dalam asas berdemokrasi. Pemerintah dengan konsep top-down masyarakat dengan down-top-nya adalah kolaborasi yang indah demi menyerap aspirasi dari masyarakat, begitu juga sebaliknya. Faktor yang lain bukan hanya disandarkan kepada pemerintah-masyarakat melainkan para korporat, instansi pendidikan, organisasi-organisasi pun menjalin hubungan interkoneksi dalam merumuskan tindakan penanggulangan. Wajar saja sebagian dari ibu-bapak kita masih berharap ada kebijakan longgar dari pemerintah sembari melaksanakan perintah stay at home-nya yang krusial itu serta tidak amnesia dengan anjuran WHO. Anjuran yang mula-mulanya adalah social distancing berkamuflase dengan frasa baru yaitu physical distancing, pokoknya sami’na wa atho’na katanya.
Sungguh A Big Applause melihat kebijakan pemerintah dalam menjawab problem ekonomi. Yang pemerintah lakukan ternyata tidak jauh berbeda dengan regulasi dari negara-negara yang terpapar Covid-19. Kebijakannya adalah melakukan realokasi APBN dan APBD. Penggelontoran dana ini difokuskan kepada penanggulangan diberbagai sektor bukan hanya sektor ekonomi. Stimulus yang diberikan dalam rangka untuk keperluan operasional unit pelaku usaha. Berbagai kebijakan lainnya seperti pembebasan pajak, penundaan pembayaran hutang bagi UMKM, program berbagai relaksasi dari instansi, kartu prakerja dan kartu-kartu sakti lainnya.
Mengingat wabah global belum kunjung surut dan korban tiap harinya bertambah. Anjloknya, kurs Rupiah pun mulai ikut-ikutan menghantui physical distance atau proyek rumahan kita. Alih-alih keleluasan dalam penanggulang via APBN memicu krisis ekonomi. Produkitivitas jadi setengah-setangah sebab hutang masih menggentayangi. Jadi siapapun yang hobi dengan lantang soal penerapan Lockdown (Karantina Kesehatan) secara tidak langsung mengingingkan tanah air kita menambah beban hutang demi membeli logistik selama karantina sekaligus bakal menjadi mimpi buruk buat generasi.
Lebih menarik lagi, produktifitas mandiri masyarakat dalam menghadapi pandemik Covid-19 juga sangat berpengaruh mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi pelaku usaha tentu tidak akan kehabisan akal dalam menginovasi produk yang dibutuhkan masyarakat sebagai usaha cadangan. Masker yang biasanya digunakan sekali setelah diutak atik dengan bahan kain menjadi produk tahan lama plus nilai ekonomis. Produk masker jenis ini mampu bersaing dengan masker-masker diapotik. Tidak lepas dengan berbagai layanan jasa pengantaran barang siap membantu jalannya perputaran usaha. Para pedagang tradisional bukan berarti dengan Work Form Home menghalangi langkahnya melakukan penjualan dirumah sembari menawarkannya ditetangga setempat secara langsung dengan syarat tidak melupakan prosedur kesehatan (masker, kaos tangan). Ada kalanya penjualan via online disaat genting seperti ini malah menjadi alternatif yang mendukung prosepek usaha dan penjualan. Seraya tidak lupa kegiatan positif agar fobia hantu corona menghilang difikiran.
Olehnya itu para penjual dan pedagang berfikir sejenak tentang profesi yang tepat ditengah wabah ini. Munkin keadaan normal sebelumnya pelanggan yang menghampiri para penjual maka strategi jitu yang patut dilakukan yaitu para penjual yang menjemput pelanggan atau pembeli dengan memanfaatkan sarana dan media yang ada. Sebab dengan adanya himbauan social distance hanya mengurangi aktivitas berkerumunan bukan membatasi proses jual-beli atau transaksi dimasyarakat.
Maka untuk itu langkah pertama dalam menghadapi tantang wabah global ini dalam mewujudkan normalisasi ekonomi adalah kesadaran sosial-ekonomi masyarakat demi terciptakan iklim usaha yang mandiri dan kondusif. Kemudian adalah keturut-andilan korporasi dan organisasi-organisasi sosial dalam menjaga siklus ekonomi tidak malah mengambil momen yang sifatnya eksploitasi dan monopolistik yang cenderung untuk kepentingan sepihak. Dan tentu yang paling penting adalah keberpihakan pemerintah dalam melihat kemerosotan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada faktor ekonomi global melainkan lebih menyoroti ekonomi masyarakat Indonesia yang minim finansial agar masyarakat nantinya tidak menanggung beban kelaparan, kurangnya suplay komoditas, terjadinya PHK, dan kebutuhan primer lainnya.
Doakan Indonesia!
Jalin Komunikasi,-
IG : @ahmad_riecardy
FB : Ahmad Riecardy
Email : Cardy.danger@gmail.com
Tulisan opini yang dipublikasikan di media online ini menjadi tanggung jawab penulis secara pribadi.
LPM Red Line tidak bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul atas tulisan yang dipublikasikan.
Post a Comment